Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah mufakat. Usulan ini merupakan upaya untuk menghindari mekenisme voting dalam pemilihan pimpinan MPR sehingga tidak ada kelompok yang merasa menang dan kalah, tetapi semuanya terakomodasi.
Hal ini disampaikan Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Sadono dalam konferensi pers di Palza Crowne, Jalan Gatot Subroto, Jakarta pada Minggu (5/10). Selain Bambang, hadir juga Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Asri Anas, dan tiga anggotanya, yakni Nurmawati Bantilan, Hana Hasanah Fadel Muhammad, dan Diah Ratu Ganefi.
“Kami mengusulkan agar pemilihan MPR ini sedapat mungkin menghindari voting. Kami dorong pemilihan pimpinan MPR dilakukan musyarawah untuk mencapai mufakat sehingga semua kelompok terakomodasi dalam unsur pimpinan MPR,” ujar Bambang dalan konferensi pers tersebut.
Bambang menilai jika mekanismenya dilakukan voting, hanya kelompok tertentu yang mendominasi pimpinan MPR dan ada kelompok merasa kalah dan menang. Konsekuensinya, pimpinan MPR pun hanya mengakomodasi kepentingan politik kelompok tertentu.
“Seperti yang kita ketahui sekarang, terjadi polarisasi antara kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. KMP sudah menguasai pimpinan DPR. Kita tidak mengharapkan pimpinan MPR dikuasai kelompok tertentu, apakah KIH atau KMP,” tuturnya.
DPR, lanjutnya mengusulkan agar dilakukan perubahan Tata Terbit Pemilihan MPR sehingga jumlah pimpinan MPR ditambah agar bisa mengakomodasi semua kelompok. Menurutnya, DPD siap menginisiasikan perubahan Tata Tertib mengenai jumlah pimpinan MPR tersebut.
“Bisa saja formulasinya, 3 unsur pimpinan MPR dari KMP, 3 dari KIH dan 3 dari DPD. Jumlah pimpinan MPR ditambah dari 5 menjadi 9 sehingga semua kelompok masuk dalam unsur pimpinan,” contohnya.
Jika semua terwakili, menurut Bambang, suasana politik kita menjadi kondusif sehingga kita semua bisa fokus membangun bangsa dan mensejahteraan rakyat.
“Energi bangsa kita tidak habis hanya untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” tandanya.
Bambang juga mengakui bahwa sampai saat ini mereka belum menentukan posisi apakah akan duduk sebagai ketua atau wakil MPR, tetapi mereka sudah mengusulkan sembilan nama mewakil tiga wilayah, yakni Indonesia bagian Barat, Timur, dan Tengah untuk menduduki kursi pimpinan MPR.
“Kami akan mengusulkan sembilan nama kepada semua fraksi. Silakan nama mana yang akan dipilih dan berapa kursi yang akan diberikan. Tetapi semuanya tergantung keputusan fraksi,” katanya.
Berikut ini nama calon ketua MPR yang diusulkan DPD:
Wilayah Barat
1. Asmawati (Sumatera Selatan).
2. Abdul Gafar Usman (Riau).
3. Hudarni Rani (Bangka Belitung).
Wilayah Tengah
1. Oesman Sapta (Kalimantan Barat).
2. AM Fatwa (DKI Jakarta).
3. Ahmad Muqowam (Jawa Tengah).
Wilayah Timur
1. John Peris (Maluku).
2. Hana Hasanah Fadel Muhammad (Gorontalo).
3. Ajib Padindang (Sulawesi Selatan).
Sumber:Suara Pembaruan
